Mereka yang berkumpul adalah Nico Harjanto (Populi Center), Burhanuddin Muhtadi (Indokator Politik Indonesia), Djayadi Hanan dan Grace Natalie (Saiful Mujani Research and Consulting/SMRC), Hasan Nasbi Batupahat (Cyrus Network), Harianto Santoso dan Bestian Nainggolan (Litbang Kompas), Adji Alfarabi (Lingkaran Survei Indonesia/LSI), dan Yunarto Wijaya (Charta Politika). Pakar statistik IPB Prof Asep Saefuddin juga ikut hadir.
Para pentolan lembaga survei yang hadir ini adalah perwakilan dari lembaga survei yang hasil quick count dan exit poll-nya menunjukkan keunggulan Jokowi-JK dengan silih 3-7 persen. Sedangkan empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta yaitu Puskaptis, Lembaga Survei Nasional (LSN), Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Indonesia Research Center (IRC) tidak datang. “Mereka juga kami undung, mudah-mudahan nanti bisa datang,” ucap Grace Natalie.
Nico Harjanto memastikan hasil quick count yang dilakukan pihaknya sesuai dengan kaidah ilmiah. Hasil quick count Populi sendiri memiliki presisi yang sangat baik dengan hasil real count KPU. Dalam pileg April lalu, rata-rata selisih quick count Populi dan real count KPU hanya 0,22 persen.
Dalam quick count pilres ini, Populi menggunakan sample 2 ribu TPS di seluruh wilayah Indonesia dengan sebaran proporsional. Dari jumlah itu, sampai pukul 9 malam, Rabu (9/7), ada 12 relawan di TPS yang tidak bisa melapor. “Namun, kalaupun data itu masuk, tidak akan mengubah hasil karena datanya sudah stabil,” jelasnya.
Burhanuddin berani blak-blakan. Quick count dan exip poll yang dilakukan Indikantor sepenuhnya dibiayai oleh Metro TV. Namun, hal itu bukan berarti data Indikator tidak valid. Dia memastikan, data yang disampaikan Indikator murni hasil potretan dari kondisi lapangan.
“Lembaga survei kan punya metode, sepanjang metodologinya dapat dipertanggungjawabkan, apapun afiliasinya, siapapun yang mendanainya, nggak apa-apa. Dalam kode etik itu diperbolehkan sepanjang tidak memengaruhi hasil. Seandainya saya berafiliasi ke Jokowi, tapi kalau datang menunjukkan Prabowo menang, maka saya akan mengatakan Prabowo menang,” tegasnya.
Menurut Burhan, fungsi dari quick count sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui hasil pilpres. Fungsi utamanya adalah sebagai kontrol untuk mencegah kecurangan. Quick count pertama dilakukan pada 1986 di Filipina. Dengan quick count tersebut terungkap kecurangan yang dilakukan rezim militer.
Burhan sangat yakin, hasil quick count yang dilakukan lembaga-lembaga survei mainstream dan resmi akurat dan akan sama dengan hasil penghitungan resmi KPU. Syaratnya, KPU melakukan penghitungan suara dengan benar. “Kalau hasilnya nanti beda, bukan kami yang salah, namun ada kekeliruan di KPU,” jelasnya.
Menurut Burhan, data yang mereka ambil dalam survei langsung dari TPS dan diolah di pusat. Sementara, data yang di KPU ambil secara berjenjang mulai dari TPS, naik ke desa/kelurahan, naik ke kecamatan, lalu ke kabupaten/kota, ke provinsi, lalu ke pusat. Dalam proses panjang ini sangat mungkin terjadi manifulasi. “Kalau (KPU) beda, kami lebih percaya dengan hasil teman-teman,” ucapnya.
Soal empat lembaga survei yang berbeda tadi, kata Burhan, Dewan Etik dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akan memanggil semua lembaga survei itu dan juga lembaga survei lain untuk diaudit. “Yang akan melakukan sidang etiknya nanti Prof Hamdi Muluk dan Dr Hari Wijayanto,” jelasnya.
Djayadi Hanan menambahkan, prinsip kerja semua lembaga survei sama. Metodologi yang dilakukan juga sama. “Kalau (hasilnya) ada yang beda, pasti salah. Bisa salah karena metodologi atau salah karena ada manipulasi,” ucapnya.
Dalam quick count pilpres kemarin, SMRC menerjunkan jumlah relawan dua kali lipat dari lembaga survei lain. Sample yang diambil SMRC sebanyak 4 ribu yang tersebar secara proporsional. Makanya, margin of error SMRC sangat kecil, yaitu 0,6 persen. “Kalaupun selisihnya kecil, kami sangat percaya diri memastikan salah satu calon yang menang,” jelasnya.
Soal pendanaan, Djayadi memastikan tidak ada afiliasi dengan calon tertentu. Quick count yang dilakukan SMRC dibiayai tujuh tivi swasta yaitu Berita1, Bloomberg, Indosiar, Net, SCTV, TransTV, dan Trans7.
“Dalam pileg kemarin, selisih kami dengan KPU cuma 0,1. Makanya kami sangat percaya diri. Kalau ilmu pengetahuan dilaksanakan dengan benar, maka presisinya akan sangat baik,” tandasnya.
Hasan terlihat paling gusar dengan adanya berbedaan hasil survei itu. Kata dia, kalau bedanya soal silisih hasil yang kecil, wajar. Tapi kalau bedanya sampai ke kesimpulan, sangat berbahaya. Sebab, akan menyebabkan lembaga survei kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Makanya, pihaknya menantang empat lembaga yang beda itu untuk membuka semua data mentah. “Quick count itu pekerjaan yang bangkainya banyak, sehingga bisa diselidiki secara forensik,” tegasnya.
Penelusuran bisa dilakukan mulai dari data TPS dan data relawan serta nomor teleponnya. Kalau quick count betulan, pasti punya data ini. Kalau surveinya abal-abal tidak akan punya data ini. “Sekarang kita buka-bukaan saja, mereka punya jejak apa. Karena setiap data masuk kan ada jejaknya. Ayo kita buka bareng-bareng. Kalau hanya bikin tabel, itu pasti (quick count) bohong,” tegasnya.
Kesahinan quick count juga, lanjutnya, bisa dilihat dari penentuan margin of error. Kalau penentuan asal-asalan tanpa rumus jelas, pasti survei abal-abal. “Margin error itu ada hitungannya. Dia dapat dari mana margin of error itu. Jangan tebak-tebakan,” tegasnya. “Saya frontal aja, karena ini mengakut masa depan,” tambahnya.
Karena itu, dia meminta lembaga-lembaga survei yang “merusak” tersebut harus ditindak. Jika tidak, akan menular ke pilkada-pilkada. “Kalau dibiarkan, akan selalu ada pangsa pasar untuk survei hitam. Makanya, perlu ada asosiasi yang menindak mereka,” tandasnya.
Harianto Santoso mengatakan, gara-gara perbedaan hasil survei masyrakat menjadi takut dan paranoid dengan survei. “Masyarakat juga jadi pusing mana survei hitam dan survei putih,” ucapnya.
Bestian Nainggolan menambahkan, perbedaan ini adalah momentum untuk mengetahui mana lembaga yang kredibel mana yang abal-abal. “Beruntung ada kasus ini, kita jadi bisa membedakan mana kambing mana domba. Makanya, ini harus dibuka,” ucapnya.
Adji Alfarabi memastikan, semua lembaga survei yang berkumpul itu adalah lembaga yang kredibel karena punya track record sama dalam quick count yang selama ini dilakukan. Karena itu, dia sangat yakin hasil yang ditunjukkan lembaga-lembaga ini akan sama dengan hasil KPU. “Tidak mungkin hasil pilpres berbeda. Ini kan lembaga berbeda, orang berbeda, tapi dengan metodologi yang sama, hasilnya sama,” katanya.
Grace Natalie sangat menyayangkan atas adanya perbedan dari empat lembaga survei itu. Kata dia, tujuan dari quic count adalah untuk mengawal demokrasi dan mencegah kecurangan. “Sangat disayangkan jika quick count malah digunakan untuk hal-hal yang malah menimbulkan kekacauan,” tegasnya.
Kerena itu, dia meminta media untuk selektif. Jika suatu lembaga survei terbukti sering salah dan tidak punya track record yang baik, tidak usah dikutip. Mereka harus diberi hukuman sosial, karena mencederai lembaga lain
SUMBER: http://politik.rmol.co/read/2014/07/10/163359/Waduh,-KPU-Disumpahi-Keliru-Kalau-Jokowi-Kalah-
.jpg)
0 comments:
Post a Comment